Kabar gembira bagi seluruh civitas akademika Prodi Kebidanan UNSIKA. Bahwa Anjungan Akdemik Mandiri (AAM) akhirnya sudah bisa terintegrasi ke website Prodi Kebidanan UNSIKA ini. Dengan demikian, seluruh civitas akademika Prodi Kebidanan UNSIKA dapat melakukan akses dari lokasi manapun. Semoga dengan kehadiran fitur layanan ini akan semakin mempermudah komunikasi dan interaksi sehingga dapat meningkatkan prestasi.

Bagi Mahasiswa dan seluruh civitas akademika Prodi Kebidanan UNSIKA yang telah memiliki hak akses fitur ini silahkan mengunjungi halaman ini dengan mengakses pada menu Anjungan Akademik yang sudah tersedia, atau dapat langsung masuk melalui alamat ini : Anjungan Akademik Mandiri

Sukses dan semakin maju Prodi Kebidanan UNSIKA. Semoga lulus akreditasi dengan kualifikasi terbaik dan semoga segera menjadi PTN yang menjadi idaman kita semua. Amien.

Salam,

Admin

]]> http://www.kebidananunsika.com/?feed=rss2&p=173 0 http://www.kebidananunsika.com/?p=76 http://www.kebidananunsika.com/?p=76#comments Tue, 23 Feb 2010 17:16:28 +0000 admin http://www.kebidananunsika.com/?p=76 Perkembangan pendidikan bidan berhubungan dengan perkembangan pelayanan kebidanan. Keduanya berjalan seiring untuk menjawab kebutuhan/tuntutan masyarakat akan pelayanan kebidanan. Yang dimaksud dalam pendidikan ini adalah, pendidikan formal dan non formal.
Pendidikan bidan dimulai pada masa penjajahan Hindia Belanda. Pada tahun 1851 seorang dokter militer Belanda (Dr. W. Bosch) membuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia. Pendidikan ini tidak berlangsung lama karena kurangnyah peserta didik yang disebabkan karena adanya larangan ataupun pembatasan bagi wanita untuk keluaran rumah.
Pada tahunan 1902 pendidikan bidan dibuka kembali bagi wanita pribumi di rumah sakit militer di batavia dan pada tahun 1904 pendidikan bidan bagi wanita indo dibuka di Makasar. Luluasan dari pendidikan ini harus bersedia untuk ditempatkan dimana saja tenaganya dibutuhkan dan mau menolong masyarakat yang tidak/kurang mampu secara cuma-cuma. Lulusan ini mendapat tunjangan dari pemerintah kurang lebih 15-25 Gulden per bulan. Kemudian dinaikkan menjadi 40 Gulden per bulan (tahun 1922).
Tahun 1911/1912 dimulai pendidikan tenaga keperawatan secara terencana di CBZ (RSUP) Semarang dan Batavia. Calon yang diterima dari HIS (SD 7 tahun) dengan pendidikan keperawatan 4 tahun dan pada awalnya hanya menerima peserta didik pria. Pada tahun 1914 telah diterima juga peserta didik wanita pertama dan bagi perawat wanita yang luluas dapat meneruskan kependidikan kebidanan selama dua tahun. Untuk perawat pria dapat meneruskan ke pendidikan keperawatan lanjutan selama dua tahun juga. Pada tahun 1935-1938 pemerintah Kolonial Belanda mulai mendidik bidan lulusan Mulo (Setingkat SLTP bagian B) dan hampir bersamaan dibuka sekolah bidan di beberapa kota besar antara lain Jakarta di RSB Budi Kemuliaan, RSB Palang Dua dan RSB Mardi Waluyo di Semarang. DI tahun yang sama dikeluarkan sebuah peraturan yang membedakan lulusan bidan berdasarkan latar belakang pendidikan. Bidan dengan dasar pendidikannya Mulo dan pendidikan Kebidanan selama tiga tahun tersebut Bidan Kelas Satu (Vreodrouweerste Klas) dan bidan dari lulusan perawat (mantri) di sebut Bidan Kelas Dua (Vreodrouw tweede klas). Perbedaan ini menyangkut ketentuan gaji pokok dan tunjangan bagi bidan. Pada zaman penjajahan Jepang, pemerintah mendirikan sekolah perawat atau sekolah bidan dengan nama dan dasar yang berbeda, namun memiliki persyaratan yang sama dengan zaman penjajahan Belanda. Peserta didik kurang berminat memasuki sekolah tersebut dan mereka mendaftar karena terpaksa, karena tidak ada pendidikan lain. Pada tahun 1950-1953 dibuka sekolah bidan dari lulusan SMP dengan batasan usia minimal 17 tahun dan lama pendidikan tiga tahun. Mengingat kebutuhan tenaga untuk menolong persalinan cukup banyak, maka dibuka pendidikan pembantu bidan yang disebut Penjenjang Kesehatan E atau Pembantu Bidan. Pendidikan ini dilanjutkan sampai tahun 1976 dan setelah itu ditutup. Peserta didik PK/E adalah lulusan SMP ditambah 2 tahun kebidanan dasar. Lulusan dari PK/E sebagian besar melanjutkan pendidikan bidan selama dua tahun.
Tahun 1953 dibuka Kursus Tambahan Bidan (KTB) di Yogyakarta, lamanya kursus antara 7 sampai dengan 12 minggu. Pada tahun 1960 KTB dipindahkan ke Jakarta. Tujuan dari KTB ini adalah untuk memperkenalkan kepada lulusan bidan mengenai perkembangan program KIA dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sebelum lulusan memulai tugasnya sebagai bidan terutama menjadi bidan di BKIA. Pada tahun 1967 KTB ditutup (discountinued). Tahun 1954 dibuka pendidikan guru bidan secara bersama-sama dengan guru perawat dan perawat kesehatan masyarakat di Bandung. Pada awalnya pendidikan ini berlangsung satu tahun, kemudian menjadi dua tahun dan terakhir berkembang menjadi tiga tahun. Pada awal tahun 1972 institusi pendidikan ini dilebur menjadi Sekolah Guru Perawat (SGP). Pendidikan ini menerima calon dari lulusan sekolah perawat dan sekolah bidan. Pada tahun 1970 dibuka program pendidikan bidan yang menerima lulusan dari Sekolah Pengatur Rawat (SPR) ditambah dua tahun pendidikan bidan yang disebut Sekolah Pendidikan Lanjutan Jurusan Kebidanan (SPLJK). Pendidikan ini tidak dilaksanakan secara merata di seluruh provinsi.
Pada tahun 1974 mengingat jenis tenaga kesehatan menengah dan bawah sangat banyak (24 kategori), Departemen Kesehatan melakukan penyederhanaan pendidikan tenaga kesehatan non sarjana. Sekolah bidan ditutup dan dibuka Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) dengan tujuan adanya tenaga multi purpose di lapangan dimana salah satu tugasnya adalah menolong persalinan normal. Namun karena adanya perbedaan falsafah dan kurikulum terutama yang berkaitan dengan kemampuan seorang bidan, maka tujuan pemerintah agar SPK dapat menolong persalinan tidak tercapai atau terbukti tidak berhasil.
Pada tahun 1975 sampai 1984 institusi pendidikan bidan ditutup, sehingga selama 10 tahun tidak menghasilkan bidan. Namun organisasi profesi bidan (IBI) tetap ada dan hidup secara wajar.
Tahun 1981 untuk meningkatkan kemampuan perawat kesehatan (SPK) dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk kebidanan, dibuka pendidikan Diploma I Kesehatan Ibu dan Anak. Pendidikan ini hanya berlangsung satu tahun dan tidak dilakukan oleh semua institusi.
Pada tahun 1985 dibuka lagi program pendidikan bidan yang disebut (PPB) yang menerima lulusan SPR dan SPK. Lama pendidikan satu tahun dan lulusannya dikembalikan kepada institusi yang mengirim. Tahun 1989 dibuka crash program pendidikan bidan secara nasional yang memperbolehkan lulusan SPK untuk langsung masuk program pendidikan bidan. Program ini dikenal sebagai Program Pendidikan Bidan A (PPB/A). Lama pendidikan satu tahun dan lulusannya ditempatkan di desa-desa. Untuk itu pemerintah menempatkan seorang bidan di tiap desa sebagai pegawai negeri sipil (PNS Golongan II). Mulai tahun 1996 status bidan di desa sebagai pegawai tidak tetap (Bidan PTT) dengan kontrak selama tiga tahun dengan pemerintah, yang kemudian dapat diperpanjang 2 x 3 tahun lagi. Penempatan BDD ini menyebabkan orientasi sebagai-baiknya tidak hanya kemampuan klinik, sebagai bidan tapi juga kemampuan untuk berkomunikasi, konseling dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat desa dalam meningkatkan taraf kesehatan ibu dan anak. Program Pendidikan Bidan (A) diselenggarakan dengan peserta didik cukup besar. Diharapkan pada tahun 1996 sebagian besar desa sudah memiliki minimal seorang bidan. Lulusan pendidikan ini kenyataannya juga tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan seperti yang diharapkan sebagai seorang bidan profesional, karena lama pendidikan yang terlalu singkat dan jumlah peserta didik terlalu besar dalam kurun waktu satu tahun akademik, sehingga kesempatan peserta didik untuk praktek klinik kebidanan sangat kurang, sehingga tingkat kemampuan yang dimiliki sebagai seorang bidan juga kurang. Pada tahun 1993 dibuka Program Pendidikan Bidan Program B yang peserta didiknya dari lulusan Akademi Perawat (Akper) dengan lama pendidikan satu tahun. Tujuan program ini adalah untuk mempersiapkan tenaga pengajar pada Program Pendidikan Bidan A. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kemampuan klinik kebidanan dari lulusan ini tidak menunjukkan kompetensi yang diharapkan karena lama pendidikan yang terlalu singkat yaitu hanya setahun. Pendidikan ini hanya berlangsung selama dua angkatan (1995 dan 1996) kemudian ditutup. Pada tahun 1993 juga dibuka pendidikan bidan Program C (PPB C), yang menerima masukan dari lulusan SMP. Pendidikan ini dilakukan di 11 Propinsi yaitu : Aceh, Bengkulu, Lampung dan Riau (Wilayah Sumatera), Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (Wilayah Kalimantan. Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya. Pendidikan ini memerlukan kurikulum 3700 jam dan dapat diselesaikan dalam waktu enam semster. Selain program pendidikan bidan di atas, sejak tahun 1994-1995 pemerintah juga menyelenggarakan uji coba Pendidikan Bidan Jarak Jauh (Distance learning) di tiga propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebijakan ini dilaksanakan untuk memperluas cakupan upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Pengaturan penyelenggaraan ini telah diatur dalam SK Menkes No. 1247/Menkes/SK/XII/1994 Diklat Jarak Jauh Bidan (DJJ) adalah DJJ Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan bidan agar mampu melaksanakan tugasnya dan diharapkan berdampak pada penurunan AKI dan AKI. DJJ Bidan dilaksanakan dengan menggunakan modul sebanyak 22 buah. Pendidikan ini dikoordinasikan oleh Pusdiklat Depkes dan dilaksanakan oleh Bapelkes di Propinsi. DJJ Tahap I (1995-1996) dilaksanakan di 15 Propinsi, pada tahap II (1996-1997) dilaksanakan di 16 propinsi dan pada tahap III (1997-1998) dilaksanakan di 26 propinsi. Secara kumulatif pada tahap I-III telah diikuti oleh 6.306 orang bidan dan sejumlah 3.439 (55%) dinyatakan lulus. Pada tahap IV (1998-1999) DJJ dilaksanakan di 26 propinsi dengan jumlah tiap propinsinya adalah 60 orang, kecuali Propinsi Maluku, Irian Jaya dan Sulawesi Tengah masing-masing hanya 40 orang dan Propinsi Jambi 50 orang. Dari 1490 peserta belum diketahui berapa jumlah yang lulus karena laporan belum masuk. Selain pelatihan DJJ tersebut pada tahun 1994 juga dilaksanakan pelatihan pelayanan kegawat daruratan maternal dan neonatal (LSS = Life Saving Skill) dengan materi pembelajaran berbentuk 10 modul.
Sedang pelaksanaannya adalah Rumah sakit provinsi/kabupaten. Penyelenggara ini dinilai tidak efektif ditinjau dari proses. Pada tahun 1996, IBI bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan American College of Nurse Midwive (ANCM) dan rumah sakit swasta mengadakan Training of Trainer kepada anggota IBI sebanyak 8 orang untuk LSS, yang kemudian menjadi tim pelatih LSS inti di PPIBI. Tim pelatih LSS ini mengadakan TOT dan pelatihan baik untuk bidan di desa maupun bidan praktek swasta. Pelatihan praktek dilaksanakan di 14 propinsi dan selanjutnya melatih bidan praktek swasta secara swadaya, begitu juga guru/dosen dari D3 Kebidanan. 1995-1998, IBI bekerja sama langsung dengan Mother Care melakukan pelatihan dan peer review bagi bidan rumah sakit, bidan Puskesmas dan bidan di desa di Propinsi Kalimantan Selatan.
Pada tahun 2000 telah ada tim pelatih Asuhan Persalinan Normal (APN) yang dikoordinasikan oleh Maternal Neonatal health (MNH) yang sampai saat ini telah melatih APN di beberapa propinsi/kabupaten. Pelatihan LSS dan APN tidak hanya untuk pelatihan pelayanan tetapi juga guru, dosen-dosen dari Akademi Kebidanan. Selain melalui pendidikan formal dan pelatihan, utnuk meningkatkan kualitas pelayanan juga diadakan seminar dan Lokakarya organisasi. Lokakarya organisasi dengan materi pengembangan organisasi (Organization Development = OD) dilaksanakan setiap tahun sebanyak dau kali mulai tahun 1996 sampai 2000 dengan biaya dari UNICEP.

(Sumber :  http://tutorialkuliah.blogspot.com/2009/05/tugas-kuliah-profil-perkembangan.html)

Ikatan Bidan Indonesia (IBI] Cabang Provinsi Jawa Barat (Jabar) mensyaratkan jenjang pendidikan bagi bidan yang tersebar di seluruh Provinsi Jabar agar minimal D3. Demikian diungkapkan. Ketua Majelis Etika Profesi Kebi-danan IBI Cabang Jawa Barat Suryani Soepardan kepada wartawan usai pembukaan Musyawarah (Muscab) IBI Cabang Kota Bogor ke XIV di Balaikota Bogor, kemarin. lMinimal profesi bidan seharusnya berpendidikan D3, ini tentu untuk menunjang dan meningkatkan kualitas bidan dalam menolong persalinan ibu melahirkan. jelasnya.

Ia mengatakan, daii 10.000 lebih bidan yang ada di Jawa Barat, sekitar 40 persennya berpendidikan D3. Di Kota Bogor. Jelas Suryani, sudah 50 persen bidannya berpendidikan D3. Selain mensyaratkan Jenjang pendidikan minimal D3, dalam waktu dekat IBI Provinsi Jabar juga akan melakukan uji kompetensi. “Ini menjadi tuntutan profesi bidan dengan harapan dapat lebih meningkatkan kualitas bidan, sehingga angka kematian ibu dan anak bisa ditekan.” ungkapnya.

Suryani mengatakan, program kebidanan memang sudah mendapat perhatian serius dari Pemprov Jabar. Sejak tahun 2009 lalu Provinsi Jabar telah menyekolahkan 1.000 bidan yang bertujuan untuk mereduksi Jumlah kematian ibu dan bayi di Jabar. “Ini bukti perhatian serius dari Pemprov Jabar untuk menaikan jenjang pendidikan bidan, karena nantinya bidan tidak boleh lagi hanya lulus SMA dan D-1. tegasnya, (ck-21)

Menurut Prof Dr Moch Anwar, bidan yang berdiri di posisi terdepan tenaga kesehatan merupakan bagian dari sistim kesehatan secara menyeluruh. Sehingga harus memahami batas kemampuan dan kewenangannya agar tidak melampaui tugas pokoknya. Sesuai konsep safe motherhood inisiative di era global, bidan mempunyai tugas lebih luas, yaitu melaksakan pendidikan dan konseling untuk pasien, keluarga dan masyarakat.

“Konseling ini mencakup antenatal, persiapan menjadi orang tua dan penyuluhan keluarga berencana, serta asuhan anak,” tegasnya.

Ditegaskan, ilmu kebidanan di era global merupakan sintesa dari berbagai disiplin ilmu terkait pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu social, ilmu perilaku, budaya, kesehatan masyarakat dan ilmu manajemen untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu secara professional. “Ilmu manajemen merupakan pendekatan yang harus digunakan dalam pendidikan bidan dalam menetapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, “ tegas Prof Anwar.

Ditambahkan, pelayanan kebidanan harus mampu memberikan keyakinan pada setiap individu untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai kebutuhannya. Selain itu, setiap individu diberi hak untuk menentukan keinginannya sendiri, mendapat informasi cukup dan berhak untuk melahirkantanpa komplikasi serta mendapatkan anak yang sehat pula.

Untuk itu pelayanan kebidanan harus berpegang teguh pada paradigma yang didasarkan pada kemampuan bidang ilmu kebidanan, serta pandangan hidup hak asasi perempuan.

]]> http://www.kebidananunsika.com/?feed=rss2&p=57 0 http://www.kebidananunsika.com/?p=52 http://www.kebidananunsika.com/?p=52#comments Mon, 22 Feb 2010 18:41:16 +0000 admin http://www.kebidananunsika.com/?p=52 Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) Indonesia masih tertinggi di Asia. ”Tahun 202 kematian ibu melahirkan mencapai 307 per 100.000 kelahiran. Angka ini 65 kali kematian ibu di Singapura, 9,5 kali dari Malaysia. Bahkan 2,5 kali lipat dari indeks Filipina,” kata Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof.Dr. dewi Fortuna Anwar, Rabu (29/4).

Padahal, katanya, MMR-Indikator utama yang membedakan suatu negara digolongkan sebagai negara maju atau negara berkembang. Rata-rata MMR di dunia dari 100.000 kelahiran tingkat kematian ibu mencapai 400. ”Sedangkan, negara maju indek MMR-nya 20 kematian per 100.000 kalahiran. Rata-rata di negara berkembang 440 kematian ibu per 100.000 kelahiran,” terang dia.

Penyebab tingginya tingkat kematian ibu di Indonesia, menurut dia, antara lain, budaya patriaki yang masih kental. Perempuan tidak memiliki kendali penuh atas dirinya. ”Seringkali perempuan tidak berkuasa kapan dia harus mengandung. Padahal disaat itu mungkin hamil berbahaya bagi dia,” ujarnya. Kemudian, tambahnya disebabkan kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnyaakses terhadap informasi, tingginya peranan dukun dan terbatasnya layanan medis modern.

Di sisi lain, program KB yang terbukti mampu mengurangi angka kelahiran namun dana kependudukan dunia menunjukan penurunan dari 55 persen menjadi 5 persen. Penurunan terjadi karena program kependudukan dalam hal ini program KB hanya dianggap bagian dari kesehatan reproduksi.

Menurut Sugiri, penurunan anggaran kependudukan dunia tersebut dievaluasi dalam sidang tahunan PBB tentang masalah kependudukan yang berlangsung 27 Maret-3 April 2009 di New York, Amerika Serikat. Pada sidang itu, katanya, disepakati penggalangan dana global untuk kependudukan, termasuk organisasi non profit. Sejak program kependudukan/ KB dianggap bagian dari kesehatan reproduksi, praktis tak ada bantuan yang bermakna dari para donor.

Sugiri juga mengatakan, pada sidang tahunan PBB itu diperkirakan jumlah penduduk dunia 10 miliar pada tahun 2050. ”Ini merupakan warning (peringatan). Lima besar negara penyumbang pertambahan penduduk dunia adalah India, Indonesia, Pakistan, Nigeria, dan Brasil,” tambahnya.

Sumber:

1. Dana Kependudukan Dunia Menurun (SUARA PEMBARUAN, 30/4/09)
2. Angka Kematian Ibu di Indonesia Tertinggi di Asia (HARIAN TERBIT, 1/5/09)